Akademik Universitas Pattimura merupakan salah satu pilar utama pelayanan dan data statistik yang dikelola di lingkungan universitas. Secara umum, bidang akademik di Universitas Pattimura mencakup seluruh penyelenggaraan pendidikan, pemantauan status mahasiswa, hingga pengelolaan program studi di berbagai fakultas.
Data Statistik Akademik Berdasarkan Status Mahasiswa
Data Statistik Akademik Berdasarkan Jenis Kelamin Per Angkatan
Kemahasiswaan Universitas Pattimura merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung berbagai aspek kehidupan mahasiswa. Fokus utama dari bagian kemahasiswaan adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang holistik, yang mencakup aspek akademik, personal, dan sosial.
Data Statistik Mahasiswa Prestasi Berdasarkan Tingkatan
Data Statistik Penerima Beasiswa Berdasarkan Jenis Beasiswa
Kepegawaian Universitas Pattimura merupakan bagian yang merujuk pada sistem manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di lingkungan Universitas Pattimura. Kepegawaian Universitas Pattimura berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, serta mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Pattimura.
Data Statistik Tenaga Pendidik Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Data Statistik Tenaga Pendidik Berdasarkan Jabatan
Data Statistik Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin
Data Statistik Tenaga Pendidik Berdasarkan Golongan
Keuangan Universitas Pattimura merupakan bagian yang merujuk pada semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan pada Universitas Pattimura. Seperti perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pengalokasian, dan pelaporan dana yang dimiliki oleh universitas untuk mendukung operasional, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan BMN (Barang Milik Negara) Universitas Pattimura merupakan bagian yang merujuk pada semua aset dan properti yang dimiliki oleh Universitas Pattimura yang merupakan bagian dari kekayaan negara. Pengelolaan BMN di Universitas Pattimura diatur oleh peraturan pemerintah dan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan yang optimal, transparan, dan akuntabel.
