Ilmu Hukum – UNIVERSITAS PATTIMURA

Program Studi Ilmu Hukum – S2

keunggulan program studi Magister Ilmu Hukum

Tantangan Dewasa ini menuntut Perguruan Tinggi untuk menyediakan sumber daya manusia yang handal dan profesional mampu bersaing untuk memecahkan problem masyarakat yang semakin kompleks. khususnya Pemerintahan Wilayah Kepulauan, bidang Pemenuhan dan Penegakan Hak Asasi Manusis di bidang Sipil dan Politik, maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya, bidang Ekonomi dan Bisnis, bidang Ketertiban Masyarakat, dan penanganan Kriminalitas. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum melalui Pendidikan Magister Hukum yang melatih peserta program melalui tahap perkuliahan, penyusunan rencana penelitian sampai penulisan tesis, dengan tetap memperhatikan pembinaan keterampilan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikemukakan terkait keunggulan dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, sebagai berikut :

Pengembangan Ilmu Hukum dan implementasinya dilakukan dalam konteks menjawab permasalahan Masyarakat kepulauan terutama di Provinsi Maluku;

Karakteristik dan sumberdaya Hukum yang akan menjawab persoalan Masyarakat kepulauan selalu mendasarkan diri pada Pancasila, berkualitas dan mandiri dalam penguasaan Ilmu Hukum.

sasaran/CPL/apa yang diperoleh selama kuliah di program studi Magister Ilmu Hukum

Terpenuhinya kebutuhan akan sumber daya manusia hukum yang berkualifikasi magister ilmu hukum yang dapat beraktivitas dalam berbagai bidang pembangunan dan kemasyarakatan maupun pemerintahan terutama pemerintahan daerah kepulauan (dharma pendidikan).

Terpenuhinya kebutuhan akan penelitian/kajian akademik terkait dengan lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan daerah kepulauan (dharma penelitian).

Terpenuhinya kebutuhan akan bantuan asistensi sesuai kompetensi keilmuan terutama bagi kepentingan pembangunan masyarakat (dharma pengabdian).

prospek kerja program studi Magister Ilmu Hukum

Kemampuan professional dibidang Hukum dalam cakupan yang lebih luas dan mampu mengaitkan keahliannya.

Kemampuan merumuskan pendekatan yang sesuai dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan pembangunan wilayah kelautan, melalui penalaran ilmuah yang bersifat teoritis maupun praktis, dan pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dari masyarakat di wilayah kepulauan.

Kemampuan melakukan penelitian ilmiah dalam upaya memajukan ilmu hukum.